SEMINAR FT UMA : PLTN PERLU SEGERA DIBANGUN Tayang Intranet: 31-07-2008 15:14 (BP)

(Medan, BAPETEN) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bukan alternatif mengatasi krisis listrik tapi merupakan suatu pilihan dari sekian banyak alternatif yang tepat untuk mengatasi krisis listrik di Pulau Jawa - Bali. Demikian kesimpulan disebutkan Kepala BAPETEN, Dr Ir As Natio Lasman, saat tampil pada seminar “PLTN sebagai Energi Listrik Alternatif Masa Depan yang Aman” Rabu [16/07] di Convention Kampus Universitas Medan Area (UMA) Jalan Kolam Medan Estate.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bukan alternatif mengatasi krisis listrik tapi merupakan suatu pilihan dari sekian banyak alternatif yang tepat untuk mengatasi krisis listrik diPulau Jawa - Bali. Demikian kesimpulan disebutkan Kepala BAPETEN, Dr Ir As Natio Lasman, saat tampil pada seminar “PLTN sebagai Energi Listrik Alternatif Masa Depan yang Aman” Rabu [16/07] di Convention Kampus Universitas Medan Area (UMA) Jalan Kolam Medan Estate. Seminar yang dilaksanakan Fakultas Teknik UMA tersebut dibuka Rektor UMA diwakili PR III, Ir Zulheri Noer MP dengan nara sumber Kepala BAPETEN Dr Ir As Natio Lasman dan Direktur Perizinan PLTN, Drs Martua Sinaga MM dipandu protokol Ir Marlan Swandana dan moderator Sherlly Maulana ST. Natio Lasman menuturkan, dari hasil penelitian yang dilakukan BPPT dan PLN serta penelitian lainnya, secara optimal pilihan untuk mengatasi krisis listrik di tahun 2025, untuk Pulau Jawa - Bali, dua persen listriknya berasal dari PLTN. PLTN katanya salah satu keunggulannya adalah dimana sekali masuk bahan bakar pembangkitnya bisa beroperasi selama 18 - 24 bulan. Sedangkan kalau batubara, minyak dan gas bahan bakarnya harus disuplai setiap hari. Dia mengungkapkan, pembangunan PLTN mulai dibangun tahun 2010. Aplikasi perizinan tersebut harus dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Agar PLTN bisa secepatnya dibangun, ungkap As Natio diperlukan sosialisasi dari pemerintah, kemudian nuasa politis dalam pembangunan PLTN harus dilepaskan, dan juga harus yakin dengan kemampuan bangsa sendiri. Namun menurut Kepala BAPETEN hingga saat ini belum ada satupun lembaga yang mengajukan izin. Hal itu dikarenakan sesuai undang-undang owner (pemilik) bukan pemerintah melainkan BUMN, perusahaan swasta atau koperasi. “Kendala utamanya bukan masalah pendanaan tapi berasal dari pihak luar,” ujarnya yang tidak menyebutkan pihak luar mana yang dimaksud. Dia juga meminta pemahaman dari masyarakat karena sebuah PLTN pengawasan yang ketat dan sesuai peraturan yang dilakukan BAPETEN, tanggung jawabnya bukan saja secara nasional tapi juga internasional. Ditambahkannya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak berpikir untuk membangun PLTN. Dicontohkannya Perancis, 78 persen listriknya dari PLTN , Jerman dan negara Asean lainnya Philipina juga menginginkan PLTN. “Jadi dari perhitungan kebijakan energi nasional harus dengan PLTN tapi tidak seluruh listrik, PLTN hanya ambil 2 persen saja,”jelasnya. Turut memberikan kata sambutan pada seminar tersebut, Dekan Fakultas Teknik UMA, Drs Dadan Ramdan M Eng MSc, Ketua Panitia Ir H Amirsyam Nasution MT. Seminar tersebut dirangkaikan penyerahan cendramata dari PR III Ir Zulheri Noer MP dan Drs Dadan Ramdan M Eng MSc kepada kedua nara sumber.(aje)

Sumber : Harian Berita Sore, Medan (www.beritasore.com) 17 Julli 2008